ATURAN KEPEGAWAIAN PNS DIROMBAK TOTAL

Harian Pikiran Rakyat,  Selasa 28 Pebruari 2012 memuat berita diatas. Diberitakan bahwa  perombakan total dimulai dari rekrutmen, rotasi, mutasi, hingga tunjangan pensiun. Perombakan aturan ini adalah untuk perbaikan kinerja PNS, dan dilatarbelakangi oleh kinerja PNS saat ini yang cenderung dinilai kurang bagus, tolok ukur yang tidak jelas, dan banyak masalah dalam rekrutmen PNS. Dampaknya pegawai yang diangkat bukan yang berkompetensi dibutuhkan pada bidangnya. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Pusat Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur di Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR.Ema Rahmawiyati. Yang menarik dikatakan lebih lanjut oleh DR.Ema bahwa “ Aturan ini banyak memangkas campur tangan kepala daerah dalam pengaturan PNS. Nantinya yang  banyak mengatur adalah sekretaris daerah.”

Jadi memang sudah diakui bahwa kacaunya manajemen kepegawaian ini akibat adanya campur tangan dari kepala daerah. Dengan demikian akar permasalahannya ada pada campur tangannya kepala daerah yang mengatur PNS tanpa mengindahkan aturan.  Apakah dengan aturan yang baru itu bisa menghilangkan campur tangan kepala daerah ? Sekretaris Daerah yang bagaimanakah yang dapat dan mampu menahan tangan kepala daerah agar tidak ikut campur ? Jangan jangan aturan yang baru itu hanya mampu mengalihkan tangan yang ngopepang itu dari  kepala daerah kepada fihak lainnya. Analisis Jabatan sudah ada dari tahun 1990an, namun tidak pernah dilaksanakan hanya sebatas pelatihan dan pembentukan Tim Analisis jabatan dari tingkat pusat sampai ke daerah.Keadaan saat ini dalam mutasi pejabat misalnya peranan kepala daerah memang sangat dominan, mutasi memang  hal yang biasa dan dibutuhkan untuk kepentingan organisasi pemerintahan dan juga sebagai penyegaran bagi para pejabat atau pegawai. Namun pegawai atau pejabat yang bagaimanakah yang dapat merasakan segarnya mutasi ? Pada kenyataannya banyak para pegawai atau pejabat yang sudah belasan tahun duduk pada esselon tertentu, sampai sampai golongannyapun sudak mentok tidak bisa naik lagi akibat tidak dimutasikan ke esselon yang lebih tinggi padahal mereka cukup potensial. Mereka itulah golongan yang tidak bisa menikmati segarnya mutasi, padahal mutasi rutin dilaksanakan hampir setiap bulan ceuk nu bohong mah. Memang segala sesuatu yang segar segar itu, pasti memerlukan biaya, coba saja kalau kita pergi ke pasar mencari ikan segar, tentu harganya akan lebih tinggi dari pada ikan yang sudah mati, bahkan ikan yang mati bisa gratis. Untuk mencari udara segar bagi penduduk perkotaan ya... harus pergi berwisata kepegunungan dan tentu harus mengeluarkan uang, bagi ibu ibu yang umurnya sudah separuh baya ingin kelihatan segar, harus rutin ke salon mengurus dirinya dan itupun perlu biaya yang tidak sedikit. Nah......begitu pula para pegawai atau pejabat  yang ingin merasakan segarnya mutasi jabatan ke tingkat yang lebih tinggi sediakan saja uang.....beres.